Hal tersebut beliau sampaikan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI).
“Kita meyakini dan menyerukan semua pengurus masjid untuk tidak memfasilitasi upaya-upaya untuk menyebabkan masjid sebagai daerah kampanye,” katanya di Jakarta menyerupai diwartakan CNN Indonesia, Ahad (10 Maret 2019).
JK yang dikala ini menjabat sebagai Wapres Indonesi itu menuturkan, kampanye di rumah ibadah dihentikan oleh undang-undang.
Sehingga, lanjutnya, jikalau ada pelanggaran, mesti dilaporkan kepada pihak yang berwenang.
Meskipun demikian, JK tetap menyeru para pengurus masjid biar mengajak warga untuk ikut dalam pemilu mendatang.
Menurut JK, usul menyerupai seolah-olah itu tidak dilarang. Perihal yang dihentikan yakni usul untuk menentukan partai atau kandidat tertentu di dalam masjid.
Selain itu, lanjut JK, masjid tidak boleh dipakai untuk membuatkan isu bohong perihal siapa pun. Sebab, imbuhnya, masjid yakni daerah ibadah.
Adapun jikalau ada pihak-pihak yang ingin menyumbangkan uangnya ke masjid, kata JK, pengurus boleh menerimanya asal tidak ada syarat-syarat tertentu menyerupai mendukung pihak tersebut untuk kampanye.
[Abu Syafiq/] Sumber https://www.fimadani.net
No comments:
Post a Comment