Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, partainya menolak rencana Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) memakai dana haji, termasuk dana kekal umat yang terhimpun di dalamnya dipakai untuk membiayai infrastruktur.
Yusril mengatakan, dana haji yang sekarang disimpan oleh Pemerintah seluruhnya ialah dana umat Islam, baik berasal dari kelebihan penyelenggaraan haji maupun dana simpanan atau cicilan Ongkos Naik Haji (ONH) yang dibayarkan calon haji.
"Dana yang sekarang jumlahnya melebihi 80 triliun itu seyogyanya di samping untuk membiayai perjalanan haji, sanggup dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam ibarat membangun rumah sakit dan sarana kesehatan," kata Yusril dalam siaran pers, Jumat (28/7/2017).
Lebih lanjut kata Yusril, Pemerintah Jokowi sekarang memang tengah kesulitan menghimpun dana pembangunan infrastruktur yang jor-joran. Sementara utang kian menggunung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pun terus defisit.
"Pemerintah makin sulit mencari derma baru, sehingga dana haji umat Islam mau digunakan," ucap Yusril.
Yusril membeberkan, penggunaan dana haji selama ini dilakukan antara lain untuk membeli sukuk dan surat utang negara, yang semuanya tentu ialah utang negara.
Dia pun meminta Pemerintah secara terang menerangkan, dalam bentuk apa penggunaan dana haji, alasannya semuanya harus dibukukan sebagai utang negara kepada umat Islam yang harus dibayar dan diperhitungkan kompensasinya.
Pemerintah imbuh Yusril, seharusnya bicara dengan DPR, MUI, dan ormas Islam sebelum tetapkan memakai dana haji untuk pembangunan infrastruktur.
"Sebagai partai berasas Islam, PBB tegas menolak penggunaan dana tersebut secara sepihak, apalagi tanpa perhitungan dan kompensasi yang terang kepada umat Islam yang mempunyai dana itu," tegas Yusril.
No comments:
Post a Comment