Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi melempar serangan, kali ini soal pembebasan Siti Aisyah usai PM Malaysia, Mahathir Mohamad, mengaku tidak tahu wacana lobi-lobi Indonesia. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf kemudian memasang 'tameng'.
Hal ini berawal dari pernyataan Mahathir soal lobi Indonesia di balik pembebasan Siti Aisyah. "Saya tidak mempunyai informasi (tentang hal itu)," kata Mahathir dikala ditanya wartawan di Malaysia, menyerupai dilansir The Star, Selasa (12/3/2019).
Menurut Mahathir, pembebasan Siti Aisyah menurut keputusan pengadilan. Prosesnya sesuai aturan yang berlaku.
"Ini yakni keputusan yang dibentuk oleh pengadilan. Dia diadili dan kemudian ia dipulangkan. Jadi, itu yakni proses yang sesuai hukum," ucapnya.
Pernyataan Mahathir ini kemudian direspons oleh Waketum Gerindra, Fadli Zon, dan Koordinator Jubir BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak. Fadli menyampaikan harusnya Mahathir dilobi supaya tidak merusak 'skenario' pemerintah Indonesia.
"Harusnya ada yang melobi PM Mahathir supaya jangan bicara terlalu jujur apa adanya. Merusak skenario 'kepahlwanan' membebaskan Siti Aisyah," kata Fadli di Twitter sambil meretweet pemberitaan wacana pernyataan Mahathir.
Sementara itu, Dahnil me-mention akun Mahathir Mohamad, @chedetofficial. Dia minta maaf alasannya yakni pemerintah Indonesia mengklaim melaksanakan lobi untuk membebaskan Siti Aisyah.
"Tun Dr @chedetofficial maaf kan pemerintah kami yang klaim melaksanakan lobi terhadap pemerintah Malaysia terkait Siti Aisyah. Kami menghormati keputusan pengadilan yang menyatakan tidak ada bukti SA terlibat pembunuhan," ungkapnya.
Dahnil menuding pemerintahan Jokowi melaksanakan sikap politik yang memalukan. Dia membandingkan pernyataan-pernyataan pemerintah dan pernyataan wapres Jusuf Kalla.
"Perilaku politik memalukan ditunjukkan secara demonstratif oleh pemerintahan Jokowi, terkait dengan klaim lobi-lobi pembebasan Siti Aisyah. Mengapa tidak bersikap sewajarnya menyerupai yang ditunjukkan Pak JK. Sehingga, tidak perlu ada bantahan dari Tun Dr Mahathir, yang berujung memalukan Indonesia," kata mantan Ketum Pemuda Muhammadiyah ini.
Serangan dari Fadli dan Dahnil ini dijawab oleh Wakil Ketua TKN, Arsul Sani. Dia menganggap cuitan Dahnil hanya jadi materi tertawaan di kalangan TKN.
Arsul menegaskan pemerintah tidak pernah menyatakan melobi Mahathir secara eksklusif terkait masalah dakwaan pembunuhan Siti Aisyah. Dia menyebut pemerintah melaksanakan silent diplomacy.
"Tidak ada statement Jokowi atau Menlu yang bilang bahwa pemerintah melobi eksklusif Mahathir. Yang saya tahu pemerintah menjalankan silent diplomacy, yakni melaksanakan pendekatan terhadap pihak yang berwenang di Malaysia sebagaimana biasanya bila ada kasus-kasus aturan WNI di luar negeri. Kami lpbi dari hati ke hati, menyerupai telepati. Ini memang bab dari kewajiban pemerintah untuk melindungi warganya," terang Arsul.
Selain itu, ia memaklumi pernyataan Mahathir yang mengaku tidak tahu soal lobi-lobi dari pemerintah Indonesia. Mengapa?
"Di sisi lain, Mahathir juga harus menyatakan menyerupai di atas. Karena bila ia mengakui bahwa dilobi pemerintah Indonesia maka kesan yang akan timbul yakni bahwa ia tunduk pada kemauan pemerintah Indonesia. Bagi negara berdaulat, kesan menyerupai ini tentu tidak cantik bagi rakyatnya," kata Arsul. (imk/mae)
No comments:
Post a Comment