Bank Dunia memperlihatkan sorotan pada pembangunan infrastruktur pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satu sorotan mereka berikan terkait penugasan yang diberikan pemerintahan Jokowi terhadap BUMN dalam pembangunan infrastruktur.
Dalam laporan berjudul "Infrastructure Sector Assesment Program" edisi Juni 2018, Bank Dunia menyatakan untuk menjalankan penugasan yang diberikan, tak jarang pemerintah memperlihatkan keistimewaan kepada perusahaan pelat merah.
Keistimewaan diberikan dalam beberapa bentuk. Pertama, pemberian suntikan modal dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN). Tercatat, pada 2015 kemudian pemerintah memperlihatkan suntikan modal Rp41,4 triliun untuk 36 BUMN, yang setengah di antaranya dipakai untuk pembangunan infrastruktur.
Pada 2016, suntikan modal dinaikkan menjadi Rp53,98 triliun yang 83 persen di antaranya untuk pembangunan infrastruktur. Selain suntikan modal, BUMN juga sering diberikan terusan yang lebih gampang untuk mendapat pinjaman dari bank BUMN tanpa uji kelayakan yang terang dengan suku bunga rendah.
Bank Dunia dalam laporan tersebut menyatakan pemberian penugasan dan insentif tersebut telah menyebabkan masalah. Masalah berkaitan dengan peningkatan jumlah utang BUMN.
Untuk menjalankan penugasan dan membiayai pembangunan infrastruktur, BUMN yang tidak mempunyai dana operasional harus mencari pinjaman. Data Bank Dunia, tingkat utang tujuh BUMN infrastruktur yang ditugaskan pemerintah membangun infrastruktur, pada September 2017 kemudian mencapai Rp200 triliun.
Jumlah utang BUMN tersebut naik tiga kali lipat dari tiga tahun sebelumnya atau sebelum mendapat penugasan. Utang berpotensi bertambah terus jika mereka tetap menjalankan penugasan.
Masalah lain, berkurangnya kesempatan investasi sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur. Bank Dunia menyatakan suntikan modal, insentif dan fasilitas yang diberikan kepada BUMN dalam menjalankan penugasan telah menciptakan perusahaan pelat merah di atas angin dalam tender dan lelang proyek infrastruktur.
Fasilitas tersebut telah mengurangi daya saing sektor swasta terhadap BUMN, sehingga membatasi kesempatan mereka untuk sanggup memenangkan proyek.
Selain penugasan BUMN, Bank Dunia juga memperlihatkan perhatian kepada pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan denah pemerintah tubuh perjuangan (KPBU). Bank Dunia dalam laporan setebal 344 halaman tersebut menyatakan gotong royong pemerintah melalui Perpres Nomor 38 Tahun 2015 wacana Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sudah menciptakan kemajuan yang elok dalam menetapkan institusi, instrumen dan proses semoga proyek berskema KPBU sanggup dijalankan.
Dengan kemajuan tersebut, selama 2015 hingga dengan 2017, 13 proyek berskema KPBU dengan nilai total investasi US$8,94 miliar berhasil dijalankan. Tapi berdasarkan mereka, masih ada sejumlah kendala yang harus diselesaikan pemerintah semoga denah tersebut sanggup ditingkatkan.
Salah satu kendala berkaitan dengan kualitas persiapan proyek. Mereka menilai kemauan dan kapasitas yang dimiliki oleh biro pemerintah dalam merencanakan proyek masih kurang.
Permasalahan tersebut diperparah oleh keengganan Bappenas dalam menolak setiap proposal yang perencanaannya masih kurang tersebut. Selain kualitas persiapan, mereka juga menyoroti buruknya administrasi koordinasi dalam pelaksanaan proyek berskema KPBU.
Dalam pemberian santunan kepada sektor swasta yang ingin masuk ke dalam proyek berskema KPBU, koordinasi antar kementerian dan forum terkait cukup lemah. Untuk pemberian santunan berbentuk dana santunan tunai infrastruktur (Viability Gap Fund) maupun pembayaran layanan ketersediaan (availibility payment) misalnya, sering instansi yang terlibat banyak dan mempunyai bunyi berbeda.
VGF dan Instrumen AP diatur serta dikelola oleh direktorat jenderal yang berbeda di dalam Kemenkeu, dan juga Kementerian Dalam Negeri (Depdagri). Sedangkan ketentuan jaminan untuk santunan tersebut dikelola terutama oleh PT PII.
Sayang hingga dengan isu ini diturunkan, CNNIndonesia belum sanggup mengkonfirmasi ke Bank Dunia perihal laporan tersebut. Selain Bank Dunia, sorotan terhadap pembangunan infrastruktur periode Jokowi sebelumnya juga disampaikan calon Wapres Sandiaga Uno.
Sandiaga dikala menghadiri Dialog dan Silaturahim Tokoh-tokoh dan Pengusaha se-Jawa Timur menyampaikan pembangunan infrastruktur dikala ini tidak sempurna sasaran. Secara gamblang Bank Dunia sudah menyampaikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur RI tidak dilakukan dengan baik, sehingga alhasil tidak sempurna target dan tidak memperlihatkan imbas yang baik ke masyarakat. (aud/agt)
No comments:
Post a Comment