Presiden Joko Widodo ingin supaya dana haji yang tersimpan di pemerintah dapat diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur.
Hal ini disampaikan Jokowi usai melantik Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7/2017).
Jokowi menekankan bahwa pengelolaan keuangan haji ialah hal yang paling penting.
"Jadi, bagaimana uang yang ada, dana yang ada ini, dapat dikelola, diinvestasikan ke tempat-tempat yang memperlihatkan laba yang baik," kata Jokowi.
Nantinya, lanjut Jokowi, laba dari investasi tersebut dapat digunakan untuk mensubsidi ongkos dan biaya haji sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat.
Menurut Jokowi, cara menyerupai ini sudah digunakan di negara lain sepeti Malaysia.
"Bisa saja kan (untuk infrastruktur). Daripada uang ini diam, ya lebih baik diinvestasikan tetapi pada tempat-tempat yang tidak mempunyai risiko tinggi, aman, tapi memperlihatkan laba yang gede," ucap Jokowi.
Menurut Jokowi, nantinya pemerintah dapat mencari proyek infrastruktur yang sudah niscaya akan menghasilkan laba besar.
Investasi melalui dana haji dapat didahulukan dibanding investasi lewat jalur lainnya.
"Misalnya ada jalan tol yang sudah brownfield (sudah melewati proses perizinan), mau dilepas, beri kesempatan dulu yang pertama pada dana haji kita ini. Pelabuhan, yang aman-aman," kata Jokowi.
"Jalan tol, pelabuhan, ya enggak mungkin toh hingga rugi jika naruhnya di situ? Bukan di tempat-tempat yang mempunyai risiko tinggi," tambah mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Kepala Negara berharap, Anggota BPKH dapat melihat peluang yang ada dalam menginvestasikan dana haji.
Jokowi juga meminta Anggota BPKH mencontoh negara-negara lain yang sudah terlebih dulu sukses dalam mengelola dana haji.
"Karena kita ini paling gede, hajinya kan paling banyak. Kaprikornus jika pengelolaan dilakukan dengan baik, saya kira ini akan memperlihatkan laba yang baik kepada siapapun terutama masyarakat yang ingin naik haji," kata Jokowi.
KOMPAS
No comments:
Post a Comment